Imunisasi, Langkah Aman Untuk Perlindungan Dari Penyakit

Seorang anak tengah divaksinasi foto : Jovan Mandic/kompas.com

Bayangkanlah, ternyata masih ada lebih dari 19 juta anak di dunia yang tidak divaksinasi atau vaksinasinya tidak lengkap, yang membuat mereka sangat berisiko untuk menderita penyakit-penyakit yang berpotensi mematikan. Sebanyak 1 dari 10 anak ini tidak pernah menerima vaksinasi apapun dan umumnya tidak terdeteksi oleh sistem kesehatan.

Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI DR. Dr Aman B Pulungan, Sp. A (K) FAAP mengatakan, anak-anak yang tidak tervaksinasi ini bukan hanya dari keluarga tidak mampu. Ada seorang anak jelang dewasa dari orang tua yang mampu terkena difteri.  Ternyata, anak ini tak pernah menjalani vaksinasi.

Padahal, imunisasi dapat mencegah bahkan bisa menyelamatkan nyawa karena merupakan tindakan paling berhasil dan sangat efektif di dunia karena biayanya hemat.  Di sisi lain, jangkauan imunisasi yang luas berperan sangat penting dalam mencapai sustainable development goals (SDG).  

Dalam Pekan Imunisasi Dunia 24-30 April 2018,  yang bertema Capai Imunisasi Lengkap : Bersama Melindungi dan Terlindungi di kantor IDAI, tanggal 25 April 2018, Ketua Satgas Imunisasi IDAI  Prof. Dr. Cissy B Kartasasmita, Sp.A (K), Msc, PhD mengatakan, vaksinasi tidak hanya mencegah penderitaan dan kematian yang terkait dengan penyakit menular.

PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah polio, hepatitis B, HiB, tetanus, campak, difteri, dan pertusis. Penyakit-penyakit ini masih menjadi megancam dunia. Angka KLB (kejadian luar biasa) di negara  Asia Tenggara, termasuk Indonesia, cukup tinggi.

Kejadian penyakit menular cenderung meningkat menjadi KLB. Kematian tinggi, biaya pengobatan individu meningkat mengakibatkan meningkatkn biaya kesehatan nasional.

Salah satu kasus KLB yang sempat mengheboh adalah terjadinya KLB Difteri yang terjadi pada November 2017, yang tercatat 593 kasus difteri dan 32 meninggal. Data Kementerian Kesehatan, difteri yang mengancam Indonesia itu terjadi di provinsi Jawa Timur 9271 kasus, 11 kematian), Jawa Barat (95 kasus dan 10 kematian), Banten (81 kasus, 3 kematian), Aceh (76 kasus, 3 kematian), Sumatera Barat (20 kasus ), DKI Jakarta (16 kasus, 2 kematian)

Terjadinya ancaman difteri ini menunjukkan adanya Gap Imunnit atau adanya kelompok masyarakat yang tak punya kekebalan. Kasus difteri yang terjadi itu akibat Tak Diimunisasi (66%), Diimunisasi Tak Lengkap (33%).

Muhamad Subuh , Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di Tempo. Co tanggal 7 Desember 2017, KLB Difteri menjadi indikasi kenyataan bahwa sebagian besar tidak diimunisasi.

Lambang IDAI (dok,windhu)

Keraguan Terhadap Imunisasi

Kenapa masih ada masyarakat yang ragu terhadap imunisasi?  Menurut Piprim Basarah Yanuarso dari  Departemen Ilmu Kesehatan FKUI-RSUPN Cipto Mangunkusumo, sekaligus Ketua I PP IDAI 2017-2020, keraguan terhadap imuniasai timbul akibat munculnya beragam info sensitif, seperti Isu KIPI, isu halal haram vaksim, isu kandungan zat berbahaya dalam vaksin, dan beragam isu lainnya.

Direktur Surveilans  dan Karantina Kesehatan menyebutkan imunisasi tidak dilakukan karena takut panas, keluarga tidak mengizinkan, tempat imunisasi jauh, sibuk/repot, sering sakit, tidak tahu tentang imunisasi.

Mengenai demam yang timbul setelah imunisasi, sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir karena merupakan reaksi normal yang akan hilang setelah 2-3 hari. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang serius sangat jarang terjadi.

Piprim menekankan  jumlah meme anti vaksin yang amat banyak, vaksin, dan beragam ketimbang meme pro imunisasi. Selain itu, peran media juga sangat penting karena masih ditemui judul berita media yang provokatif. Sehingga, semua kejadian ikutan pasca imunisasi dianggap akibat imunisasi.  

Pekan Imunisasi Dunia 2018. Imunisasi Lengkap Bersama Melindungi dan Terlindungi (dok.windhu)

Keamanan  Vaksin

Hindra Irawan Satari, Ketua Komite Nasional Pengkajian Dan Penatalaksanaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI) mengatakan, kelompok anti  vaksin seringkali melebih-lebihkan dari risiko imunisasi, tanpa adanya bukti ilmiah.

Kelompok anti vaksin ini menggambarkan jika vaksin itu tidak efektif, padahal risiko tersebar muncul atau mewabah, justru terjadi apabila anak tidak divaksinasi. Menurut  Hindarawan, proses produksi vaksin telah melalui riset yang panjang serta menggunakan standar Good Clinical Practive, serta berdasarkan etik yang ketat.

Selain itu, meski telah dilisensi, vaksin tetap dipantau dengan baik oleh pemerintah maupun badan independen yang kompeten. Badan POM berperan dalam memastian mutu vaksin yang diduga penyebab kasus KIPI.  

Vaksin adalah  suatu prodyk yang menghasilkan kekebalan terhadap penyakit dan dapat diberikan melalui jarum suntik, melalui kulit, atau diberikan melalui mulut, dan juga dapat diberikan dengan penyemprotan

Sementara vaksinasi diartikan sebagai tindakan penyuntikan organisme yang mati atau dilemahkan, untuk selanjutnya akan menghasilkan kekebalan tubuh terhadap organisme tersebut.

Pembentukan vaksi,lanjut Hindra, dibagi dua tahap, yakni

-Tahap preklinik : riset dilakukan di laboratorium dan pada binatang, termasuk di dalamnya identifikasi/penemuan antigens, kreasi konsep vaksin, evaluasi khasiat vaksin di laboratorium dan binatang, standar pembuatan vaksin menggunakan standar Good Manufacturing Practive.

-Tahap Klinik : diuji pada manusia, yakni dilakukan bertahun-tahun dimulai dari fase I sampai fase IV, berdasarkan prinsip etika yang ketat, dan persetujuan relawan, fokus pada keamanan dan khasiat.

-Fase I penelitian dengan skala kecil untuk memastikan keamanan vaksin dan respon kekebalan tubuh. Syarat penelitian di Eropa, fase I a diberikan pada relawan di Eropa, fase I b dilakukan pada populasi di negara berkembang.

Fase II Clinical Trials, yang merupakan skala besar, terutama untuk khasiat dan keamanan vaksin.

Fase 3, yakni skala luas ratusan relawan di beberapa lokasi, sehingga jumlahnya jadi ribuan, evaluasi khasiat dalam kondisi infeksi alamiah, bila vaksin aman dan berkhasiat maka dilakukan lisensi di negara-negara tertentu, di Indonesia di Badan POM berdasarkan rekomendasi Komnas Obat/Vaksin

.

Fase 4, sudah final, setelah vaksin di lisensi dan digunakan, disebut sebagai Post Marketing Surveillance, bertujuan untuk mendekati kejadian simpang jarangserta memantau keamanan jangka panjang.

Mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), diartikan sebagai semua kejadian medik setelah imunisasi, yang menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi, bisa berupa gejala, tanda, penyakit, atau hasil pemeriksaan laboratorium.

Nah, KIPI dikaji oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI), komite independen yang melakukan pengkajian untuk penanggulangan laporan  khusus diduga KIPI di tingkat nasional. Terdapat 34 Komite Daerah PP-KIPI.

Imunisasi dan Fatwa MUI

Dalam syariat Islam,  ada 5 hukum syara’ yang disepakati, yakni Wajib, Sunah, Mubah, Makruh, dan Haram. Lalu bagaimana posisi imunisasi , yang dimaksudkan sebagai suatu proses meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin?

Dr. H. M Asrorun Ni’am Sholeh, MA dari MUI mengatakan, dalam fatwa MUI disebutkan al-Dlarurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia dan al-hajat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

Fatwa MUI No.04 tahun 2016 menyoal  tentang imunisasi kegiatan (program) imunisasi dan zat yang terkandung dalam vaksin. Dalam fatwa tersebut disebutkan, program imunisasi hukumnya wajib, dalam poin , yakni :

Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan  pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.

Sebagai strategi mengatasi keraguan terhadap imunisasi, lanjut Ni’am, harus menyentuh sisi emosi pada saat kampanye imunisasi, tak hanya aspek pengetahuan semata, bekerjasmana dengan MUI dan tokoh ulama setempat dalam meyakinkan masyarakat terhadap pentingnya imunisasi, menjelaskan dengan bahasa yang mudah tentang KIPI, meyakinkan masyarakat akan keamanan vaksin.

Karenanya, imunisasi untuk kepentingan kesehatan sangat dianjurkan, bahkan dapat dikatakan wajib jika berpegang pada saduzdzariah. Imunisasi dengan adanya campuran bahan haram, dan vaksin tersebut sudah dicuci dengan baham kimiawi, maka hukumnya menjadi halal (suci). Hal ini dengan dasar istihalal dan istihlak.

Jika ada indikasi keharaman, maka hukumnya tetap boleh dengan alasn darurat dan mengambil mudharat yang lebih ringan. Jadi, imunisasi sangat berperan penting.

Sebab berdasarkan Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2020, yang disahkan oleh 194  anggota negara pada World Health Assembly ke-60 tanggal 12 Mei 2012, suatu kerangka kerja untuk mencegah jutaan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin pada tahun 2020 melalui akses universal untk imunisasi.