Kemudahan Berobat dengan Layanan Digital BPJS Kesehatan

Public  Expose Capaian Kinerja BPJS Kesehatan tahun 2018 oleh Direktur Utama BPJS Fachmi Idris, jajaran direksi dan rektor IPB Dr Arif Satria, di kantor BPJS Kesehatan Pusat , Jakarta (dok.windhu)

Saat berobat di sebuah fasilitas layanan kesehatan, satu hal yang membuat jenuh adalah lamanya waktu dan panjang antrean. Belum lagi, dokumen-dokumen bersifat kertas yang harus selalu dibawa tidak boleh tertinggal.

Untunglah,  layanan kesehatan yang dianggap biasa pada waktu dulu itu, kini semakin membaik. Terutama dengan datangnya era digital yang digunakan untuk memberikan kemudahan bagi para peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, dalam acara Public Expose "Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2018" di Jakarta 24 Mei 2019 mengatakan, BPJS Kesehatan tengah mengarah pada digitalisasi seluruh sistem administrasi sampai pelayanan yang dilakukan secara bertahap.

"Kita tidak bisa melawan arus perkembangan teknologi informasi, menghindar atau bahkan menolaknya,” ujar  Fachmi.

Ragam layanan digital  di era JKN-KIS tentunya akan mengubah cara berpikir masyarakat dan mengubah tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia secara besar-besaran. Namun, hal ini selaras dengan tantangan revolusi industri 4.0. Suatu industri bertahan jika bisa dan bersedia mengubah diri seiring dengan kemajuan digital.

Pemanfaatan teknologi informasi  tentunya akan mempermudah dan membuat efektif sistem pembiayaan. Karenanya, seluruh yang terkait dengan Program JKN-KIS, seperti peserta, faskes, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya harus siap berubah untuk menerima digitalisasi layanan kesehatan.  

Sebagai informasi, hingga 19 Mei 2019 jumlah kepersertaan program Jaminan Kesehatan 

Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)  mencapai 221.580.743 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018, sebanyak 208.054.199 jiwa.

Sementara dalam data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Semester II tahun 2018, tercatat sebanyak 83,6% penduduk Indonesia telah memperoleh jaminan kesehatan JKN-KIS.

Fachmi menyampaikan, jika tidak menyiapkan sistem digital, BPJS Kesehatan tidak akan mampu terkelola dengan baik karena jumlah peserta mencapai 221 juta jiwa dengan sebaran penduduk yang luas di Indonesia,  sistem penjamin berjumlah 29 ribu faskes, dan pemanfaatan harian 640 ribu di tahun 2018. Tentunya, bukan hal yang mudah untuk memberi layanan kesehatan terbaik.

Seiring dengan perkembangan dunia digital, BPJS Kesehatan mengembangkan aplikasi untuk mendukung keberlangsungan program JKN-KIS dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal ini juga seiring dengan pertumbuhan smatphone yang kini semakin banyak digunakan banyak orang.

Setidaknya ada lima harapan dari peserta JKN-KIS mengenai layanan, yakni meliputi kemudahan memperoleh informasi terkait Program JKN-KIS, kemudahan dan kecepatan mendaftar, kemudahan dan kepastian membayar iuran, mendapat jaminan di fasilitas kesehatan, serta menyampaikan keluhan dan memperoleh solusi.

Hadirnya aplikasi aplikasi Mobile JKN diupayakan sebagai one stop service layanan, yang meilputi  kemudahan mendapatakan informasi, mendaftarkan diri, membayar iuran, mengetahui informasi kepesertaan, informasi kesehatan (tele consulting) , dan  kelak merambah sistem antrian pelayanan kesehatan.

Digitalisasi diyakini memangkas ketidakefesienan. Fachmi mencontohkan tebal lembaran kertas laporan yang diterima dari Faskes. Setiap hari, rata-rata 640.822 peserta memanfaatkan layanan kesehatan di berbagai Faskes.

Nah jika dihitung sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 jumlahnya mencapai 874,1 juta peserta yang sudah memanfaatkan Faskes. Lembaran kertas akan tergantikan dengan digitalisasi. Semua data rekam medis disimpan melalui sistem komputasi awan (cloud).

Sehingga,  semua berkas dan dokumen yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan akan berbentuk digital, termasuk di dalamnya riwayat kesehatan atau rekam medis seorang pasien.

Semua disimpan dalam komputasi awan, yang  dapat diakses oleh berbagai fasilitas kesehatan berbeda di daerah mana saja yang ada di Indonesia. Sebab, rekam medis sesungguhnya milik pasien, tapi kenyataannya masih tersimpan di fasilitas kesehatan setempat.

Dalam perkembangan layanannya, BPJS Kesehatan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sekarang disebut Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk tutup buku tahun 2018 atau kelima secara berturut-turut.

Selain Mobile JKN, untuk layanan peserta saat ini BPJS Kesehatan Care Center menyediakan  nomor telepon 1500400. BPJS Kesehatan pun tengah mengembangkan elektronik data badan usaha (e-Dabu) untuk pendaftaran dan pembaruan data peserta kategori Pekerja Penerima Upah (PPU).  

Kemudahan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui autodebit baik melalui bank maupun non-bank seperti aplikasi Mobile JKN, e-commerce, dan lainnya. Saat ini ada sebanyak 686.735 kanal pembayaran iuran yang bisa dimanfaatkan peserta JKN.

Dari sisi layanan kesehatan tersedia aplikasi Health Facilities Information System (HFIS), Rujukan Online, Klaim Digital (Vedika) dan pemanfaatan finger print di fasilitas kesehatan serta deteksi potensi fraud melalui Analisa Data Klaim (Defrada).

Untuk kemudahan penyampaian keluhan, BPJS Kesehatan pun  mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pengaduan (SIPP) yang terintegrasi baik di fasilitas kesehatan, kantor cabang BPJS Kesehatan, Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500400, Website dan LAPOR!

Saat ini, layanan kesehatan berupa pendaftaran juga dipermudah melalui layanan SMS dan whatsapp. Kedepannya. BPJS Kesehatan akan memanfaatkan akses biometrik berupa sidik jari (finger print) dalam pelayanan di Faskes.

Peserta  hanya tinggal  menyentuh layar semua informasi akan terbaca. Sidik jari  kuat sebagai bukti kepemilikan. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri, untuk pertukaran data biometrik yang sudah terekam dalam KTP elektronik siap dilakukan BPJS Kesehatan.

Rektor IPB Bogor, Dr Arif Satria SP, Msi mengatakan jika IPB bermitra dengan BPJS Kesehatan karena mempunyai visi dan misi yang sama serta menyiapkan tenaga aktuaria dan pengolah data. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) akan membuat posisi kemitraan semakin kuat.

Layanan BPJS Kesehatan di IPB yang mampu menjangkau para dosen, staf, dan mahasiswa akan membuat  kualitas kegiatan belajar-mengajar di perkuliahan berlangsung lebih baik. Tidak ada kekhawatiran jika misalnya jatuh sakit.

Dengan semakin mengembangkan digitalisasi layanan kesehatan, pantaslah kiranya BPJS Kesehatan juga memperoleh skor aktual 85,72 dari skor maksimal 100 dengan predikat Sangat Baik, untuk pengukuran Good Governance Tahun 2018 oleh BPKP.