Usia RI Bertambah, Saatnya Wujudkan Merdeka dari Kemiskinan

 

Sarasehan Tokoh Bangsa'Merajut Kebersamaan Newujudkan Kemerdekaan dari Kemiskinan (dok.windhu)

 

Republik Indonesia berusia 80 tahun pada 17 Agustus 2025. Meski demikian, negara ini belum merdeka dari belenggu penjajahan kemiskinan. Mengembangkan industri komunal, pengelolaan zakat, hingga kewirausahaan menjadi cara-cara yang dapat menjadi cara untuk mengatasinya.

“Merdeka dari belenggu penjajahan kemiskinan dalam berbagai bentuk,” tegas Inisiator dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Dompet Dhuafa Parni Hadi saat  keynote speech dalam  Sarasehan Bersama Tokoh Bangsa “Merajut Kebersamaan mewujudkan Merdeka dari Kemiskinan” di Sasana Budaya Rumah Kita, Philantrophy Building, Jakarta, 13 Agustus 2025.

Sarasehan yang dimoderatori Dede Supriadi (Senior Jurnalis) ini menghadirkan tokoh nasional lintas bidang lainnya, yakni Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A (Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI),  Dr. H. Rahmat Hidayat, SE., MT. (Sekjen Dewan Masjid Indonesia), Yudi Latif, Ph.D. (Aktivis dan Cendekiawan), Dr. Bambang Widjojanto (Aktivis Hukum dan Demokrasi), dan Ahmad Juwaini (Ketua Pengurus YDDR).

Parni Hadi, Inisiator Dompet Dhuafa (dok.windhu)

Menurut Parni Hadi, jangan sampai terlena pada zona nyaman dan harus selalu tumbuh agar tidak lengah. Pernyataan ini juga terkait dengan usia lembaga filantropi Dompet Dhuafa yang sudah berusia 32 tahun.

Merdeka itu dari beberapa segi. Perlu diingat, kata Parni Hadi mengutip  Presiden RI Soekarno, perjuangan saat ini lebih berat karena harus melawan bangsa sendiri. Beda dengan zaman dulu yang berhadapan dengan penjajah.  

Untuk itu, kata Parni, dikembangkanlah DD Goes Communal Industry, betuknya industri komunal  yang dimiliki para mustahik, yang penyiapannya antara lain melalui pendidikan, pembibitan, pembudayaan. Selain tentunya, melibakan perempuan.

Masjid Penggerak Ekonomi Umat

Lalu bagaimana dengan jumlah kemiskinan di Indonesia? Dari segi data angka kemiskinan di Indonesia seringkali masih jadi kontroversi. Data angka kemiskinan per Maret 2025 sebesar 22,3 juta jiwa. Jumlah ini  turun dibandingkan  tahun 2024 sebesar  24,6 juta jiwa.

Indikator yang digunakan BPS adalahgaris kemiskian yang diturunkan setara Rp 600.000 per bulan atau Rp.20.000 sehari. Sementara jika menggunakan indikator jumlah penduduk miskin akan lebih besar, yakni Bank Dunia dengan 2,15 USD per hari, bisa lebih besar.

Peluncuran dua buku Dmpet Dhuafa (dok.windhu)

“Data angka kemiskinan masih menjadi kontroversi vesi Bank Dunia atau BPS. Satu hal yang jelas dan pasti adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia masih banyak. Jadi perlu mengatasinya bersama-sama,” kata Ahmad Juwaini (Ketua Pengurus YDDR).

Di sisi lain, Dr. H. Rahmat Hidayat, SE., MT. (Sekjen Dewan Masjid Indonesia) mengatakan, seberapapun angka kemiskinannya, tetap mayoritas adalah warga muslim. Kemiskinan menjadi permaslahan. Kelaparan dan ketakutan saling berkaitan. Mengenai kemiskinan disinggung dalam Al Quran, salah satunya Al  Maun.

Lalu dimana peran masjid? Menurut Rahmat Hidayat, berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama (Kemenag), jumlah masjid di Indonesia minimal satu juta masjid. Jika masjid bisa menggerakan ekonomi umat dampaknya akan dahsyat.

Dalam pengembangan masjid sebagai pusat ekonomi umat, disadarinya kemampuan masjid tidak semua sama sebagai rumah wirausaha. Karena itu, ada masjid utama yang membina 5 masjid di sekelilingnya sehingga diharapkan menjadi snowball. Hal senada disampaikan Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A (Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI) yang menekankan peran lembaga dan para muzaki dalam pengentasan kemiskinan. 

Persembahan lagu nasional perempuan DD (dok.windhu)

Merdeka dan Pendidikan

Sementara, cendekiawan Yudi Latif mengatakan, kelemahan kita terus menerus terjebak dalam kemiskinan karena kita tidak berhasil mengembangkan kemerdekaan yang positif.

“Caranya keluar ada di dalam kata Merdeka itu sendiri Mahardika dari Sansekerta yang artinya terdidik, terpelajar, tercerahkan, dan bijak. Tidak ada negara yang berhasil keliar dari kemiskinan kalau bangsanya tidak terdidik,” kata Yudi.

undation), berupa perjalanan kiprah lembaga dalam membangun kemandirian umat.

Sementara Dr. Bambang Widjojanto (Aktivis Hukum dan Demokrasi) menyoroti data kemiskinan yang masih berbeda-beda. Persoalan  peningkatan kesejahteraan sosial untuk masyarakat tidak bisa selalu dipusatkan kepada negara, melainkan peran negara dalam memback-up. Peran lembaga philantrophy yang didukung negara menjadi back up untuk mengentaskan kemiskinan. 

Selain sarasehan diskusi, Dompet Dhuafa juga meluncurkan dua buku terbaru: Catur Windu Dompet Dhuafa dan Senyum Nabi (dhu)